DPRD Nilai Pejabat DKI Kurang Paham BUMD

TANGKAS – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak yang tidak mengerti fungsi badan usaha milik daerah (BUMD).

Sorotan ditujukannya kepada para pejabat yang masuk ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Menurut Taufik, saat penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2016 beberapa waktu lalu, banyak BUMD yang seharusnya berstatus penugasan justru diberi target untuk menghasilkan profit.

“Sesuai Undang-undang, badan usaha milik pemerintah itu kan ada yang penugasan, ada yang profit. Kalau penugasan harusnya elu (pejabat DKI) jangan nuntut profit,” ujar dia saat ditemui di GOR Senen, Jakarta Pusat, Minggu (27/12/2015).

“Tapi yang gini-gini masa kemarin mesti gue juga yang ngejelasin. Harusnya kan eksekutif,” kata dia mengacu pada rapat bersama dengan jajaran TAPD beberapa waktu lalu.

Taufik kemudian menyontohkan keberadaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Menurut dia, PT Transjakarta adalah BUMD yang bersifat penugasan karena diminta untuk menyediakan sarana transportasi umum yang nyaman, aman, tapi murah.

Ia mengatakan, hal itulah yang kemudian membuat tiket PT Transjakarta harus disubsidi.

Menurut Taufik, tiket transjakarta saat ini idealnya adalah Rp 10.000. Namun, tiket kemudian disubsidi menjadi Rp 3.500 agar lebih terjangkau oleh warga.

“Karena disubsidi, ya enggak bisa untung. Masa elu udah ngasih subsidi terus elu nuntut dia juga harus untung,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, hal yang sama juga berlaku untuk PD Pasar Jaya. Ia mengatakan, seharusnya Pemprov DKI tidak menuntut PD Pasar Jaya mencari keuntungan dari penyewaan kios. Sebab, kata dia, pasar yang dikelola dan dibangun PD Pasar Jaya adalah pasar rakyat.

“Jadi jangan netepin harga sewa yang tinggi,” kata dia.

Menurut Taufik, BUMD yang seharusnya dituntut untuk menghasilkan profit adalah PT Jakarta Propertindo dan PT Bank DKI. Sebab, kata dia, core bussiness kedua perusahaan tersebut memang mengharuskannya mendapatkan keuntungan.

“Awal tahun kasih dia PMP. Tapi harus untung. Ntar di akhir tahun dilihat,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran ini.

APBD DKI 2016 sudah disahkan pada Rabu kemarin. Besarannnya mencapai Rp 66,3 triliun.

Ada enam BUMD yang sudah ditetapkan akan menerima penyertaaan modal pemerintah (PMP) pada tahun depan.

Keenam perusahaan itu adalah PT MRT Jakarta dengan Rp 2,28 triliun, PT Jakarta Propertindo dengan Rp 2,29 triliun, PD PAL Jaya dengan Rp 370 miliar, PT Bank DKI dengan Rp 500 triliun, PT Transportasi Jakarta dengan Rp 750 miliar, dan PD Pasar Jaya dengan Rp 450 miliar. Lalu PMP untuk PD Dharma Jaya sebesar Rp 50 miliar diputuskan dicabut.

Endha (BJ)
EDITOR : DD BIN