DPR : UU MD3 itu Hambar

TANGKASNews – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akhirnya sudah mulai berlaku walaupun tanpa tanda tangan dari Presiden Jokowi.

 

DPR menyayangkan atas tidak ditandatangani revisi UU MD3 oleh kepala negara.

 

“Karena sudah diberikan nomor oleh pemerintah, maka UU MD3 itu sudah sah secara konstitusi. Cuma ibarat kan sayur, sayur tanpa garam. Jadi, ya sayur seharusnya kan lezat dihidangkan, tapi hambar rasanya karena kurang tanda tangan presiden,”  tuturnya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/3).

 

Menurutnya, UU MD3 terasa hambar, karena saat pengesahan akhir bulan lalu, pemerintah yang diwakili Menkumham Yasona Laoly hadir menyaksikan dan menyetujui di gedung Parlemen Jakarta.

 

“Lalu, bagaimana jika ada pertanyaan terkait dengan status pidato Menkumham saat pengesahan UU MD3 pada Paripurna Pembahasan Tingkat II itu. Karena pidato itu menyampaikan perwakilan pidato presiden. Artinya presiden sudah memberi mandat kepada Menkumham. Idealnya, jika pemerintah tidak setuju, tidak perlu memberikan persetujuan atau datang ke paripurna,” jelasnya.

 

Red

Editor: Intan