DPR Sindir Pemerintah, Pemotongan Gaji ASN Muslim itu Upaya Pemerintah Tambal Defisit Anggaran

TANGKASNews – DPR menilai pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim sebagai upaya pemerintah dalam mencari solusi untuk menutupi defisit anggaran negara.

 

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan  pemotongan gaji ASN Muslim ini sebagai langkah tambah sulam pemerintah . “Ini akan menimbulkan polemik. Bahkan, sampai pada anggapan bahwa pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini,”  ucapnya di Jakarta, Jumat (9/12).

 

Heri menambahkan kebijakan pemerintah ini sudah memasuki ranah pivasi masing masing warga negara  dan ini menjadi putusan yang aneh.

 

“Kita tahu, zakat adalah ranah privat dan sifatnya sukarela. Kalau kemudian hal yang bukan ranah negara itu harus diatur dengan Perpres, maka berpotensi memunculkan polemik baru,”  imbuhnya.

 

Heri mengingatkan kelompok ASN yang beragama Islam itu tidak tertutup kemungkinan ada yang wajib diberi zakat.

 

“Bagaimana mungkin orang yang wajib menerima, justru dipungut zakat?,” ujarnya.

 

Heri menjelaskan wacana kebijakan pemerintah ini bahwa ASN yang wajib dipungut zakat adalah penghasilannya setara 85 gram emas setahun.”Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam: dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit dan utang,” terangnya.

 

Red

Editor : Intan