DPR : Pembubaran HTI Harus Lewat Pengadilan Bukan Keppres

TANGKASNEWS – Pro kontra pembubaran organisasi bernuansa islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui keputusan presiden (Keppres) terus bergulir.

DPR menilai pembubaran HTI melalui Kepres ini merupakan suatu bentuk diskrimanatif. “Jangan sampai menimbulkan diskriminasi dan perbedaan perlakuan, sehingga menimbulkan masalah baru kedepannya,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/5).

Pembubaran HTI, imbuhnya, harus berpatokan pada UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Ahmad mengatakan tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan. Yakni, memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, menghentikan aktivitas dan bantuan dana atau hibah ormas terkait, lalu dibubarkan.

DPR, tegasnya, pembubaran HTI ini harus melalui proses pengadilan.Sedangkan pemerintah, tutupnya, mengajukan permohonan pembubaran HTI ke pengadilan. Hingga kini langkah tersebut belum terealisasi dan justru muncul wacana penerbitan Keppres.

RED
EDITOR: INTAN