DPR Nilai Pemerintah Tidak Fair Tentang Reklamasi Jakarta

TANGKASNews – “Jakarta memang memerlukan suatu perubahan , namun perubahan tersebut tidak harus dilakukan melalui Reklamasi Teluk Jakarta, karena revitalisasi pantai ini dapat menguntungkan warga DKI atau tidak. ”

 

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR, fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/10).

 

Untuk itu DPR meminta kepada pemerintah agar tidak menimbulkan kegaduhan batu terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

 

Fadli menilai pencabutan moratorium (penghentian sementara) Reklamasi Jakarta oleh Menko Maritim , Luhut Binsar Pandjaitan dengan nomor surat S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017.

 

Pencabutan Moratorium jelang pelantikan Gubernur DKI Anis Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno ini, ujar Fadli , dinilai sangat tidak fair.

 

“Seharusnya kalau mau fair, mau adil, tunggu saja, dinegoisasikan, didudukkan bagaimana duduk persoalannya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan polemik baru seperti sekarang,” ┬átutur Fadli.

 

Selain itu DPR , ungkap Fadli, meminta kepada Pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru , khususnya terkait Reklamasi Teluk Jakarta tentang pengelolaan tata lingkungan. “Dari faktor lingkungan hidup juga ada masalah, belum lagi dari persoalan komersil lainnya,”pungkasnya.

 

Red

Editor : Intan