DPR Minta Penjelasan Mendikbud Terkait Penggunaan APBN 2017

TANGKAS – Terkait wacana pengapusan sistem Ujian Nasional (UN), Komisi X  DPR meminta kepada Mendikbud untuk memaparkan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp 491 miliar yang telah dialokasikan dalam APBN 2017 jika Ujian Nasional di moratorium atau di hapus.

“Meminta Kemdikbud RI untuk menjelaskan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp 491 miliar pada APBN 2017 yang telah dialokasikan untuk ujian nasional,” ujar Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi X, Kamis (1/12) di Gedung Parlemen Senayan , Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Teuku menambahkan terhadap rencana moratorium UN yang akan dimulai pada tahun 2017 menjadi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN), Komisi X DPR RI memberikan catatan antara lain meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan dokumen hasil kajian yang komprehensip yang mencakup landasan yuridis, filosofis, pedagogis, sosiologis dan fakta empiris.

“Selain itu juga minta model evaluasi mutu pendidikan secara nasional, berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik. Juga model evaluasi hasil belajar peserta didik oleh pendidik mulai dari proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar yang berkesinambungan,”  imbuhnya.

Terkait target  dengan adanya rencana pelaksana USBN, Teuku meminta Mendikbud menyampaikan monitoring dan evaluasi yang akan digunakan untuk menilai pelaksanaan USBN, kesiapan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dari sisi sumber daya dan anggaran, kesiapan Dewan Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), LPMP, P4TK, sekolah, guru dan peserta didik dan jadwal tahapan persiapan dan sosialisasi USBN.

“Meminta jawaban secara tertulis terhadap tanggapan, saran dan pertanyaan anggota Komisi X DPR RI. Juga meminta Kemdikbud RI untuk menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada II B 1 sd B 3 paling lambat tanggal 6 Desember 2016,” jelasnya.

RED
EDITO R: INTAN