DPR Akan Ijin ke Ahok Terkait Pembangunan Kompleks Parlemen

TANGKAS – DPR dan pemerintah telah sepakat mengalokasikan Rp 740 milyar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 untuk tahap awal pembangunan Kompleks Parlemen.

Kendati demikian, DPR harus mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memulai pembangunan.
“Ini karena DPR berada di DKI Jakarta. Harus ada izin dari Gubernur,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Dimyati Natakusuma di Mataram, Lombok, Minggu (1/11/2015).
Dimyati mengaku pembicaraan dengan Ahok belum dilakukan. Pihaknya akan segera mengusulkan pembangunan proyek tersebut.
Namun, izin ini hanya berkaitan dengan hal-hal teknis, misalnya mengenai analisis dampak lingkungan hidup pascapembangunan dilakukan.
“Harus ada izin Ahok. Ahok luar biasa perannya untuk republik. Insya Allah setuju karena Ahok pernah di DPR,” katanya.
Dimyati mengatakan, nantinya anggaran Rp 740 miliar akan diprioritaskan untuk membangun Gedung ruang kerja anggota DPR yang dinilai sudah tak layak.
Selain itu, anggaran awal ini juga akan dimanfaatkan untuk membangun alun-alun demokrasi. Masyarakat bisa melakukan unjuk rasa di sana.
Ahok sebelumnya sudah mengeluarkan pergub Nomor 228 Tahun 2015 yang mengatur alun-alun demokrasi sebagai satu dari tiga lokasi di DKI Jakarta yang bisa dijadikan tempat berdemo.
“Nanti semuanya terdeteksi karena ada CCTV, kan gampang kalau ada provokasi. Ini akan jadi rumah besar demokrasi,” ujarnya.
Selain gedung baru untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, DPR juga merencanakan lima proyek lainnya, yakni museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Proyek ini dianggarkan secara multiyears atau tahun jamak. Pada tahun 2016, anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp 740 miliar.
INTAN (Korespondens)