Djarot Harus Sampaikan RPJMD Akurat Kepada Anis Sandi

TANGKASNEWS – Selain masalah banjir ibukota, Gubernur DKI Definitif, Djarot Syafull Hidayat diminta juga untuk memperbaiki pengelolahan Aset DKI yang amburadul.

Djarot juga diminta agar fokus untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Pemprov DKI 2016, karena hingga saat ini pengelolahan aset ibukota dinilai masih kurang beres dan berpotensi merugikan daerah hingga triliunan rupiah.

Pernyataan ini disampaikan pengamat kebijakan publik Budget Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah MMK di Jakarta, Sabtu (17/6).

Amir menjelaskan bahwa di tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.

Maka dari itu BMW, imbuhnya meminta Pemprov DKI yang dipimpin Djarot saat itu menjadi Wakil Gubernur, belum melakukan tindak lanjut yang signifikan atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya, sehingga pengendalian pengelolaan aset belum memadai atau belum akurat dan tidak informasif senilai Rp 27,7 triliun.

“Masih banyak lagi aset berupa tanah, gedung, dan bangunan senilai Rp 1,86 triliun salah disajikan sebagai aset tetap, namun belum didukung bukti kepemilikan atas nama Pemprov DKI atau tanpa informasi nomor sertifikat tanah di tiga SKPD senilai 905,81 miliar,” terangnya.

Untuk itu, Amir meminta agar Gubernur Djarot berkoordinasi secara baik dalam menyiapkan timbang terima kekuasaan pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno pada awal Oktober mendatang.”Gubernur Djarot harus menyampaikan data-data yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 secara akurat, sehingga akan menjadi acuan yang tepat dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD),” jelasnya.

RED
EDITOR : INTAN