Bawaslu Timbulkan Polemik Pelaksanaan Pilkada Serentak di Boven Digoel Papua

TANGKAS – Yusak Yaluwo, S.H, M.Sc adalah mantan bupati Boven Digoel, Papua yang pernah terjerat kasus korupsi dana otonomi khusus TA 2005 – 2007 sebesar Rp 37 Miliiar dengan vonis 5 tahun penjara. Namun kini, Yusak Yaluwo telah berstatus bebas bersyarat dan bukan mantan narapidana tertanggal 17 Oktober 2015 hingga 16 Mei 2017.
Bebasnya Yusak dari tahanan, dirinya kini kembali mencalonkan diri untuk ikut maju dalam kancah Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.
Namun sayangnya, pihak Bawaslu provinsi Papua pada 3 November lalu  telah merekomendasikan KPUD provisnsi Papua dengan Nomor surat NO:152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015 meminta untuk menggugurkan Yusak Yaluwo sebagai calon Bupati Boven Digul pada Pilkada serentak mendatang, dengan alasan Yusak adalah narapidana kasus korupsi.
Prihal ini menjadikan Yusak Yaluwo mengajukan keberatan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk menggugurkan dirinya sebagai calon bupati Boven Digul. Dasar keberatan ini adalah berdasarkan surat Kemenkumham Dirjen Permasyarkatan tertanggal 22 September 2015 No:PAS-PK.01.01.02-475 yang telah menyatakan bahwa saudara Yusak Yaluwo berstatus Klien Permasyarakatan dan bukan lagi seorang narapidana dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.
Sehingga pada Kamis siang (12/11) Yusak Yawulo dengan bantuan kuasa hukumnya Prof Dr.Yusril Ihza Mahendra, S.H, MSc menggelar konfrensi pers di Kantor Ihza & Ihza Law Firm Jakarta guna memaparkan adanya kesewenang wenangan dan kesalah penafsiran Bawaslu Provinsi Papua yang telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk menggugurkan Yusak Yaluwo sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak mendatang.

Yusril Ihza Mahendra (paling kiri) , kuasa hukum Yusak Yaluwo (paling kanan) dalam konfrensi pers terkait surat rekomendasi Bawaslu Papua di Jakarta pada Kamis (12/11)
Yusril Ihza Mahendra (paling kiri) , kuasa hukum Yusak Yaluwo (paling kanan) dalam konfrensi pers terkait surat rekomendasi Bawaslu Papua di Jakarta pada Kamis (12/11)

Polemik bebas bersyarat dengan mantan narapidana

Menurut Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Yusak Yaluwo menjelaskan bahwa surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua ini telah menimbulkan polemik di masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada di wilayah Bogen Divul. “Kejadian ini sebenarnya tidak harus terjadi, karena surat rekomendasi Bawaslu terkait Yusak , menimbulkan kesalah tafsiran antara Fatwa MA dengan surat putusan Kemenkumhan Dirjen Permasyarakatan “.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, Msc selaku Kuasa Hukum Yusak Yaluwo calon kandidat Bupati Boven Digoel saat melakukan konfrensi pers di Jakarta pada Kamis (12/11)
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, Msc selaku Kuasa Hukum Yusak Yaluwo calon kandidat Bupati Boven Digoel saat melakukan konfrensi pers di Jakarta pada Kamis (12/11)

Yusril memaparkan bahwa Fatwa MA yang telah dikeluarkan tertanggal 16 September 2015 bernomor NO: 30/TUAKA,Pid/IX/2015 sebagai jawaban surat Bawaslu bernomor NO; 0242/Bawaslu/IX/2015 tertanggal 2 September 2015 yang intinya tentang “Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat dan karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai Mantan Narapidana”.
Seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 18 Juli 2015 terkait calon kepala daerah dalam Pilkada yang dinyatakan bahwa norma pasal 7 huruf g UU No.8 Tahun 2015 sebagai pengganti UU No.1 Tahun 2014 menegaskan bahwa seorang calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Menanggapi putusan ini, Yusril mengutarakan bahwa putusan yang dikeluarkan pihak MK ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian yang dirumuskan dalam putusan tersebut. Menurut kuasa hukum Yusak Yaluwo memaparkan pelaksanaan putusan MK ini dilapangan terkait pemahaman “mantan pidana” tidak sesuai dengan putusan MK.
Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Bawaslu RI telah mengada – ada dan membuat penafsiran hukum sendiri tentang sesuatu yang bukan menjadi kewenangan dan kompeteni yang diberikan Undang undang kepada Bawaslu terkait surat rekomendasi pengguguran Yusak Yaluwo sebagai calon kandidat Bupati Boven Digul dalam Pilkada serentak mendatang.
“Surat rekomendai Bawaslu telah menimbulkan ketidak pastian hukum, karena pihak Bawaslu telah mengabaikan Fatwa MA yang telah dikeluarkan”, ujar Yusril.Namun pihak Bawaslu sendiri mencari suatu pembenaran atas tindakan yang tidak ditaatinya dengan mengirimkan surat ke Menkumham dan memberikan jawaban yang berbeda”, imbuh Yusril. “Bawaslu telah melakukan pembohongan publik dan menimbulkan konflik di masyarakat bawah khususnya di wilayah Boven Digul, Papua dan sangat tidak baik untuk menjadi toladan masyarakat sebagai lembaga negara”, tegas Yusril Ihza Mahendra.

Endha (BJ)

EDITOR : DD BIN