Banyak Pejabat DKI Depresi Lantaran Kehilangan Tunjangan Besar

TANGKAS –  Sejumlah pejabat DKI disebut depresi karena banyak berkurang pendapatannya setelah menjadi staf. Mereka kehilangan tunjangan yang nilainya cukup besar, sementara mereka memiliki cicilan kredit setiap bulan.

 

“Saya enggak bisa berkomentar banyak. Sekarang orang Jakarta yang depresi ada berapa banyak? 2/3 warga Jakarta depresi karena macet, banjir, dan pelayanan. Nah kalau pejabatnya depresi, kalau anda (pejabat) kerja baik-baik, anda enggak depresi kok,” kata Basuki, di Lapangan Monas, Minggu (27/9/2015).

Basuki mengaku tidak asal menggonta-ganti serta memecat pejabat. Perombakan pejabat yang dilakukan hampir tiap pekan, kata dia, merupakan buah pemikiran matang.

Selain itu, banyak pertimbangan yang membuatnya memecat seorang pejabat. Basuki menegaskan tidak akan melepas jabatan seseorang ketika pejabat itu mampu bekerja dengan baik sesuai sumpah jabatan yang diucapkan.

“Sekarang Yusmada PU (Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal) saya ganti enggak? Enggak. Pak Heru (Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Heru Budi Hartono), Bu Tuty (Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati), Pak Lasro (Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun), Pak Edy (Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Edy Junaedy Harahap), Pak Kusmedi (Kepala Dinas Kesehatan), saya ganti enggak? Enggak, semua oke-oke saja kok,” kata Basuki.

Basuki menampik pejabat-pejabat yang dipertahankannya itu merupakan pejabat yang mau menjalankan instruksi darinya. Sebab, para pejabat itu memiliki tugas memberi pelayanan terbaik kepada warga.

“Tugas kamu kan membuat orang Jakarta menjadi baik. Sekarang kamu depresi kenapa? Karena kehilangan jabatan? Kalau kamu enggak mau kehilangan jabatan, kamu kerja yang benar dong. Kalau (honor) PHL (pekerja harian lepas) kamu mainin, ya terpaksa gue pecat,” kata Basuki.

banyak pejabat yang depresi karena kehilangan fasilitas yang selama ini diterima. Para pejabat DKI yang biasa dimanja dengan tunjangan puluhan juta rupiah itu tiba-tiba kehilangan fasilitas itu.

“Padahal kan ada yang sedang kredit mobil, rumah, dan sebagainya. Karena tunjangan itu hilang, praktis mereka kelimpungan membayar cicilan kredit,” kata seorang sumber tersebut.

Kekesalan dan kekecewaan pejabat yang distafkan juga karena mereka merasa telah berprestasi. Pencopotan, kata sumber itu, terjadi karena tidak sejalan dengan atasan atau melakukan kesalahan yang akhirnya dijadikan staf. Mereka menyebut ada beberapa pejabat yang diangkat Basuki juga pernah bermasalah.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat. Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu, saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta.

Endha (BJ)

EDITOR : DD BIN