Apapun Hujatannya, Presiden Tetap Sejalan Dengan Gubernur BI

TANGKAS  – Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, menegaskan, bahwa sampai saat ini tidak ada masalah antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martiwardojo. Keduanya, selama ini cukup intens membahas perkembangan ekonomi terkini.

“Saya kira antara pemerintah dan BI punya fungsi dan kewenangan yang berbeda. Presiden banyak dalam hal kebijakan fiskal, kalau BI kebijakan moneter,” kata Teten kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10) siang.

Teten menunjuk contoh, untuk kurs rupuiah yang sekarang tertekan dollar dan belakangan mulai menguat wilayah BI. Sementara yang harus disikapi di kebijakan fiskal, misalnya kebijakan pajak, Presiden sedang memikirkan insentif-insentif yang bisa mendatangkan investor ke dalam negeri.

Supaya kebutuahn dollar untuk impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan bisa dipenuhi, Teten meyakini, ada pembagian wilayah yang cukup tegas anatara pemerintah dan BI.

“Saya kira meskipun BI independen, dalam prakteknya antara Presiden dan Gubernur BI sering ketemu dan memberi pandangan. Meskipun pemisahan berbeda tapi keduanya sejalan karena sam-sama kita kelola perahu yang sama yaitu Indonesia,” tegas Teten.

Saat ditanya apakah Presiden melakukan intervensi untuk menurunkan suku bunga, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menegaskan, pemerintah tahu persis, tentang BI rate, suku bunga merupakan wilayah kewenangan BI.

“Presiden pikirkan bila soal pertanyaan kepada PLN dan Pertamina kemungkinan dikaji ulang harga BBM apakah bisa turun atau tidak. Ini semua dalam konteks tadi. Pemerintah mencari cara dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha sehingga ekonomi bisa bergerak. Ini yang penting,” tukas Teten.

Harga BBM

Mengenai keputusan harga BBM, Teten Masduki menyampaikan, bahwa kajiannya baru masuk. Namun yang mungkin lebih luas, jelas Teten, Presiden akan mengambil keoputusan secara cepat, yaitu apakah, bukan hanya premium, ada solar, diesel dan lain.

“Apakah akan turun, itu tergantung.Pemerintah dituntut konsisten untuk BBM, makanya opsinya apakah harus diturunkan diluar harga pasar kan berarti subsidi, atau PPN yang dikurangi,” terang Teten.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi baru bertanya apa bisa lebih efisien ga? Apakah dari efisiensi itu harga bisa ditekan. Ini penting karena kita perlu stimulus untuk ekonomi bergerak, dan juga masyarakat ketika daya beli melemah.

“Bisa diasumsikan, bila BBM dijual di bawah harga pasar berarti harus disubsidi. Atau dicarikan yang lain, supaya bisa stimulus itu ada. Ya..pengurangan pajak. Artinya pemasukan ke pemerintah berkurang, tapi kan harus dihitung dampak terhadap APBN, efeknya bagi pertumbuhan cukup signifikan atau tidak,” papar Teten.

Seperti apa sih pak stimulus jangka pendek? Ya paket I dan II , III akan dilanjutkan untuk memberi stimulus. Stimulus yang diminta para pebisnis itu adalah pajak, kemudahan deregulasi,” pungkas Teten. NINGSIH – (DID/FID/RAH/ES)

EDITOR : DD BIN