Akhirnya, Presiden Jokowi Tolak Reklamasi Teluk Benoa

TANGKASNews – Kisruh Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang digaungkan masyarakat Pulau Dewata Bali akhirnya berujung Indah. Dimana Presiden Jokowi memenuhi tuntutan tersebut dengan memberikan jaminan Revitalisasi Pantai tersebut tidak akan berjalan selama kepemimpinannya.

“Ada gak yang jalan Reklamasi Teluk Benoa, selama 5 tahun masa kepemimpinannya, ” ujar Kepala Negara menanggapi pertanyaan para wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke Bali pada akhir bulan Juni lalu.

Kendati tidak memberikan pernyataan resmi , secara lisan Presiden Jokowi menyatakan menolak juga Reklamasi Teluk Benoa.

Sedangkan Gubernur Bali, I Wayan Koster meegaskan hal yang sama, bahwa Pemerintah Provinsi Bali menolak pelaksanaan Revitalisasi Teluk Benoa.

“Pihak pemprov akan secara tegas menolak Reklamasi Teluk Benoa. Adanya UU tahun 2014 tersebut bukan mengijinkan untuk melakukan Reklamasi. Kalau saya sebagai Gubernur menolak, ya Reklamasi tak akan pernah berjalan, ” tegas Koster usai dilantik menjadi Gubernur Bali di Komplek Istana Negara. .

Seperti diketahui, Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden, SBY mengeluarkan Perpres No 51 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Thn 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang intinya mengubah status konservasi TelukBenoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No 51 Thn 2014  menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No 45 Thn 2011 serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan kawasan konservasi di wilayah SARBAGITA menjadi berkurang luasannya.Perpres No 51 Thn 2014 lahir hanya untuk mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Pasca penerbitan Perpres 51 tahun 2014 kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) juga mengantongiizin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014dari Menteri Kelautan dan Perikanan  di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

Red
Editor : Intan