Akhirnya, MK Tolak Gugatan Prabowo Sandi Atas Kecurangan Pilpres TSM

TANGKASNews – Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu.

Demikian yang disampaikan hakim Mahkamah konstitusi (MK), Manahan MP Sitompul dalam pembacaan hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK Jakarta, Kamis (27/6).

“Bahwa dalam Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM,” paparnya.

Dalam sengketa Pilpres, sambungnya, kewenangan MK hanya sebatas pada hasil perhitungan suara saja. ” Dalam dalam Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tersebut disebutkan apa saja objek pelanggaran TSM itu,” jelasnya.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu,” tegasnya.

Red
Editor : Intan