Ahok Selidiki Pembelian Obat dari LKPP DKI

TANGKAS  – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai menyelidiki pembelian obat-obatan melalui e-katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Makanya, Ahok menggelar rapat evaluasi e-katalog obat untuk DKI dengan menghadirkan LKPP, Pemakai, Produsen obat-obatan.

“Saya ingin tahu permasalahannya apa? Makanya LKPP, pemakai, produsen duduk bareng,” ucap Ahok saat memimpin rapat evaluasi e-katalog di Balaikota, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Dalam pertemuan ini diketahui permasalahan yang terjadi adalah rumah sakit umum daerah (RSUD) ternyata sebagian besar membeli obat-obatan obat-obatan melalui pemesanan langsung kepada produsen, bukan melalui e-katalog. Mereka beralasan susah mengakses LKPP dan obat yang dipesan juga terkadang tidak ada persediaannya.

Para produsen, RSUD dan puskesmas, seperti lebih memilih membeli obat dari luar dengan harga lebih murah.

Sementara itu, produsen obat-obatan mengeluh, lantaran hanya sebagian kecil saja permintaan melalui e-katalog. Meski telah masuk LKPP namun pembelian obat-obatan dari Pemprov DKI Jakarta tidak melalui sistem yang ada.

Padahal, potensi pembelian obat untuk satu rumah sakit umum daerah (RSUD) bisa mencapai Rp 30 miliar.

“Jadi, sekarang solusinya itu adalah rencana kebutuhan obat mesti jelas. Jadi kami buat kayak kontrak dengan produsen obat. Karena yang jadi masalah kan dia janjiin beli obat sampai Rp 9 miliar tapi cuma beli Rp 4,5 miliar, tentu produsen teriak dong, makanya saya mau temukan yang nakal siapa? produsen atau RSUD dan puskesmas kami,” katanya.

Pemprov DKI akan mengunci rencana kebutuhan obat (RKO). Sehingga instansi terkait saling berkomitmen dalam membeli dan menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan.

Endha (Bj)

EDITOR : DD BIN