Ahok Kebal Aksi Umat Islam

TANGKAS – Aksi 212 edisi kedua tengah usai digelar di depan gedung DPR RI sejak pagi tadi, selasa (21/2).

Ribuan massa aksi dari Front Umat Islam (FUI) ini menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot jabatannya dari Gubernur DKI atas kasus dugaan penistaan agama yang tengah dijalaninya dalam sidang.

Surat Al maidah ayat 51 yang disinggung dalam kunjungan kerjanya tahun lalu di Kepulauan Seribu itu berbuntut panjang dan berhasil mengundang kehadiran ratusan umat muslim untuk datang ke Istana Negara, Monas, Hingga Gedung DPR.

Namun, kehadiran ratusan ribu umat muslim ini tidak mempengaruhi eksistensi Ahok untuk tetap sebagai pemipin di ibukota. Bukan itu saja, aksi damai para umat muslim dari 411, 212 ditahun 2016 hingga hari ini didepan Gedung DPR, Senayan Jakarta belum dapat menurunkan tahta kerajaan Ahok di Balai Kota.

Untuk itu, Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy menyampaikan bahwa Ahok ini kebal akan hujatan dari umat muslim dalam aksi 212.

Aboe menambahkan Kasus Ahok yang belarut larut ini menunjukan penegakan keadilan di Indonesia ini masih rancu. “Masyarat merasakan, seolah sulit sekali (kasus Ahok) ini berjalan. Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Permadi, Aswendo, Lia Eden ataupun berbagai kasus penistaan lainnya. Selain itu, para tersangka kasus penistaan agama pada umumnya selalu di tangkap dan di tahan,” tuturnya di sela sela Aksi 212 ini sedang berlangsung pada Selasa (21/2) di depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Hal ini, Menurut Aboe, Kepempinan Ahok di DKI ini mendapat perlakuan khusus dari para penguasa di negeri ini

Contoh, paparnya, Pemerintah baru menetapkan Ahokk jadi tersangka dalam kasus penistaan agama usai ratusan ribu umat muslin menggelar aksi 411 di Depan Istana pada akhir tahun lalu.

“Jika yang lain ditahan, nah ini tidak berlaku pada Ahok. Aksi jutaan massa pada 212 di Monas juga tidak mampu menjadikan Ahok masuk tahanan. Hal inilah yang kemudian dilihat oleh publik sebagai sebuah permasalahan serius. Kemudian ketika Ahok menjadi terdakwa, pemerintah pun tak mau menonaktifkan yang bersangkutan,” jelasnya menegaskan.

Yang herannya, ucap Aboe, ulama sebagai penggagas aksi damai umat muslim mendapat serangan balik dari pihak pemerintah ataupun aparat.

“Hal ini tampak sekali Ahok mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah,” ujarnya.

“Wajar jika kemudian publik melihat aneh dan tak terima atas perlakuan aparat kepada sejumlah ulam, atau yang kerap disebut dengan kriminalisasi,” imbuhnya.

Sehingga Aboe menghimbau kepada rakyat Indonesia untuk ikut mencarikan solusi atas kasus penistaan agama Ahok dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

“Saya rasa ini adalah pangkal persoalan yang harus disadari oleh semua pihak. Kita ini negara hukum, ada amanat UUD 1945,” ujarnya.

Aboe menekankan kasus penistaan agama Ahok ini sangat membahayakan keutuhan NKRI, karena dinilai sudah menyangkut SARA.

“Mari kita utamakan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Harus kita antisisipasi hal terburuk, jangan sampai akhirnya masyarakat menyimpulkan, hukum tumpul ke Ahok dan tajam ke Ulama. Kalau sampai ada kesimpulan seperti itu di hati masyarakat, bisa bahaya sekali,” tegasnya

 

Endha (BJ)

Editor : Intan